Peran Dunia Internasional Dalam Penyelesaian Konflik di Indonesia

Duni internasional memiliki peran dalam penyelesaian konflik di Tanah Air, seperti halnya peran dunia internasional dalam penyelesaian konflik di Indonesia dengan Belanda. Artikel ini akan mengulas lebih lanjut mengenai peran dunia internasional dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. Mari kita simak bersama!

Sejarah mencatat, pada tanggal 25 Maret 1947 Indonesia dan Belanda mendatangani persetujuan Linggajati. Namun hubungan antara Indonesia dengan Belanda semakin memburuk karena Belanda melakukan pelanggaran terhadap persetujuan Linggajati dan perjanjian gencatan  dengan melancarkan agresi militer terhadap terhadap pemerintahan Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Tanggal 29 Juli 1947 pesawat Dakota VT-CLA yang membawa obat-obatan dari Singapura sumbangan Palang merah Malaya kepada Indonesia ditembak oleh pesawat Belanda di Yogyakarta. Gugur dalam peristiwa ini diantaranya komodor Muda Udara A. Adjsutjipto dan komodor Muda Udara Dr. Abdurrahman Saleh
.
Tanggal 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda kepada dewan keamanan PBB. Dalam sidangnya tanggal  Agustus 1947 dikeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak menembak, menyelesaikan pertikaian melalui perwasitan (arbitase) atau dengan cara damai yang lain.

Baca juga: Sejarah Lahirnya Pancasila

Untuk menindaklanjuti ajakan PBB Republik Indonesia menugaskan Sutan Syahrir & H. Agus Salim sebagai duata yang berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Sutan Syahrir menyatakan untuk mengakhiri konflik tersebut adalah dengan cara membentuk komisi Pengawas dalam pelaksanaan resolusi dewan Keamanan, Penarikan pasukan Belanda ke tempat kedudukan sebelum agresi militer, dan pembentukan komisi pengawas gencatan senajata.

Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia-Belanda


Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda banyak melibatkan dunia internasional. Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948 yang diikuti dengan menawan para pemimpin republik itu menimbulkan reaksi dunia.

Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengadakan Konferensi Internasional tanggal 20–23 Januari 1949. Konferensi itu dihadiri 21 negara dan menghasilkan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia.

Sementara itu, agresi militer Belanda itu juga menjadi perdebatan sengit dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Meskipun Belanda berusaha menjelek-jelekkan Indonesia, DK-PBB tetap netral.

Bahkan, untuk memperoleh keterangan yang objektif dewan meminta laporan dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang ditugaskan PBB di Indonesia. Laporan dibuat oleh Merle Cochran (wakil Amerika Serikat) dan T.W. Cutts (wakil Australia).

Isinya antara lain pihak Belanda dengan melancarkan aksi militernya melanggar persetujuan Renville. Akhirnya, Amerika Serikat, Kolombia, dan Syiria mengajukan resolusi yang didukung oleh Kanada, Argentina, Cina, dan Inggris.

Resolusi yang disepakati DK-PBB tanggal 24 Desember 1948 itu, antara lain berisi:

a). Agar segera menghentikan permusuhan

b). Supaya segera melepaskan presiden dan tahanan politik lainnya yang telah ditahan sejak tanggal 18 Desember 1948.

Walaupun dunia internasional melalui DK-PBB mengeluarkan resolusi yang mendesak Belanda, tetapi tidak digubris oleh Belanda bahkan meneruskan serangannya ke wilayah-wilayah republik.

Saat Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Stikker berkunjung ke Amerika Serikat, didesak dan diancam agar mau melaksanakan resolusi DK-PBB tanggal 28 Januari 1949.

Ancaman itu antara lain memutuskan bantuan Marshall Plan yang selama ini diberikan oleh Amerika kepada Belanda untuk kepentingan politiknya.

Dalam kondisi terjepit ini, Belanda mau membuka diri untuk mengadakan Konferensi Meja Bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda.

Pada KMB inilah, Merle Cochran dari Amerika Serikat (atas nama PBB), memainkan peranan penting dalam mengatasi kebuntuan perundingan yang terjadi antara Belanda dengan Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda akhirnya ”menyerahkan” kedaulatan kepada Indonesia.

Rangkuman Peran Dunia Internasional Untuk Penyelesain Konflik Indonesia - Belanda


Berikut ini adalah peran dunia Internasional dalam keikutsertaannya untuk menyelesaikan konflik Indonesia - Belanda :

1. PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA  (PBB)
         
a) Melalui KTN ( KOMISI TIGA NEGARA )

Tanggal 21 Juli 1947 tentara Belanda secara resmi melakukan Agresi Militer I terhadap Indonesia. Aksi militer Belanda tersebut menimbulkan reaksi dunia luar. Di antara negara yang tampil mendukung Indonesia adalah Australia & India. Australia mendukung Indonesia karena Ingin menegakkan perdamiaan & keamanan dunia sesuai dengan piagam PBB.

Sedangkan India mendukung Indonesia karena solidaritas sama-sam Bangsa Asi juga senasib karena sebagai bangsa yang menentang penjajahan. Pada tahun 1946 Indonesia menawarkan bantuan padi sebanyak 500.000 ton untuk disumbangkan kepada India yang sedang dilanda bahaya kelaparan, sebaliknya India juga menawarkan Benang tenun, alat-alat pertanian, dan mobil.
Tanggal 25 Agustus 1947 PBB menerima usul Amerika serikta tentang komisi jasa – jasa Baik ( Comitte Of Goods Offices ). Komisi ini dikenal dengan komisi Tiga Negara (KTN), yang terdiri atas ::
  • Australia ( diwakili oleh Richard C. Kirby ), atas pilihan Indonesia
  • Belgia ( diwakili oleh Paul Van Zeeland ), Atas Pilihan Belanda
  • Amerika Serikat ( diwakili oleh Dr. Frank Porter graham ), atas pilihan Australia dan Belgia.
  • Tanggal 27 Oktober 1947 KTN tiba di jakarta. KTN mengalami kesulitan karena Indonesia maupun Belanda tidak mau bertemu diwilayah yang dikuasai pihak lain. KTN berhasil mempertemukan keduanya dalam suatu perundingan pada tanggal 8 Desember 1947 diatas Kapal perang Amerika Serikat “ Renville “. Perundingan ini dikenal dengan “ Perundingan Renville “, dan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.
  • Melalui UNCI ( United Nations Comission For Indonesia )
  • Tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Untuk penghentian Agresi Militer II Belanda, PBB membentuk UNCI ( United Nations Comission For Indonesia ) atau komisi PBB untuk Indonesia.
  • Melalui UNCI yang dipimpin oleh Merle Cochran berhasil menyelenggarakan perundingan Roem-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 mei 1949. Perundingan Roem – Royen kemudian ditindaklanjuti dengan Konferensi meja Bundar ( KMB ) di Den Haag Belanda. KMB ditandatangani pada tanggal 2 November 1949.

2. DUKUNGAN BANGSA - BANGSA ASIA - AFRIKA

Agresi Militer II yang dilancarkan Belnada Menimbulkan reaksi yang sangat keras dari negara-negara di Asia – Afrika. Amaka atas prakarsa perdana mentri India Pandit Jawaharlal Nehru dan perdana mentri Burma u Nu, pada tanggal 20-25 Januari 1949 diselenggarakan konferensi Asi di New Delhi yang dihadiri oleh utusan dari negara-negara Afganistan, Australia, Burma ( Myanmar ), Sri Langka, Eithiopia, India, Iran, Iraq, Libanon, Pakistan, Phlipina, Saudi Arabia, Suriah, dan Yaman. Wakil-wakil dari Indonesia yang Hadir anatar lain : Mr. A.A. Maramios, Mr. Utojo, Dr. Sudarsono, H. Rasjidi, dan Dr, Soemitro Djojohadikusumo. Tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk memberikan dukungan terhadap Indonesia dalam forum PBB.

Isi resolusi Konferensi Asia :

  • Pengembalian pemerintah Republik Indonesia Ke yogyakarta.
  • Pembentukan perintah ad intern yang memunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri, sebelum tanggal 15 maret 1949
  • Penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia
  • Penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan Indonesia serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Simak juga: Pengertian NKRI, Tujuan, dan Fungsi NKRI

Semoga dapat menambah wawasan Anda berkaitan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia dari Belanda.


0 comments

Post a Comment